Lingkup Dasar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

-
Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat 2 PPh yang juga dikenal sebagai PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang ditetapkan bersifat akhir dalam peraturan pajak. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) dan berbagai peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2
  • Persewaan Tanah dan Struktur
  • Obligasi yang Dijual di Bursa Efek
  • Pengalihan Hak atas Bangunan dan Tanah
  • Deposito Bunga, Tabungan, dan Diskonto SBI
  • Transaksi penjualan saham di pasar modal
  • Hadiah dari Undian
  • Barang Konstruksi
Pengalihan Hak atas Bangunan dan Tanah

Hal ini melibatkan penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah atau pemerintah untuk pembangunan. Untuk WP badan (bukan usaha pokok) pajaknya dihitung dari lima persen dari jumlah bruto (tidak final), sedangkan untuk WP individu, yayasan, atau organisasi sama halnya serupa yaitu dihitung lima persen dari jumlah bruto (bersifat final). Jika pengalihan dilakukan oleh pihak selain pemerintah, biaya harus ditanggung sendiri oleh pihak yang mengalihkan. dibayar oleh pejabat atau bendaharawan jika pengalihan dari pemerintah.

Pengecualian Pemotongan Pajak Atas Bunga
  • Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI tidak boleh lebih dari Rp 7.500.000.
  • Bunga dan diskonto yang diberikan oleh bank di Indonesia atau cabangnya di luar negeri
  • Bunga yang diterima dari Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan untuk didirikan
Pengurangan ini dibuat dengan tujuan tertentu dengan niat untuk mendukung seperti mendorong simpanan kecil, menyelaraskan program perumahan rakyat, dan menghindari pajak berganda untuk lembaga keuangan. Untuk menentukan apakah bunga yang diterima termasuk objek pemotongan PPh Final, maka dengan itu wajib pajak harus memahami pengecualian ini.

Contoh Perhitungan Bunga Deposito

Tn. Herman memiliki simpanan di bank berupa deposito sebesar Rp 7 juta dengan bunga 12% per tahun.  Berapa Bunga yang diterima Tn Herman setiap bulannya?

Tn. Budi memiliki simpanan di bank berupa deposito sebesar Rp 14 juta dengan bunga 12% per tahun. Berapa Bunga yang diterima Tn Budi setiap bulannya?

Perhitungan Tuan Herman: Atas simpanan di bank tersebut Tn. Herman mendapat bunga setiap bulannya, sebesar :
= Rp 7.000.000,- x 12% x 30/365 
= Rp 69.041,-

Karena jumlah simpanan deposito Tn Herman kurang dari  Rp 7.500.000,- maka atas bunga dari Deposito Tn Herman tersebut tidak dipotong pajak.

Perhitungan Tuan Budi: Atas simpanan di bank tersebut Tn. Budi mendapat bunga setiap bulannya, sebesar :
= Rp 14.000.000,- x 12% x 30/365 
= Rp 138.082,- 


Karena jumlah simpanan deposito Tn Budi melebihi Rp 7.500.000,- maka atas bunga dari Deposito Tn Budi tersebut dipotong pajak sebesar 20%.
= 20% x Rp 138.000,- (dibulatkan) 
= Rp 27.600,-

Hadiah Undian

Hadiah undian adalah hadiah dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui undian. Adalah tanggung jawab penyelenggara undian untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final untuk hadiah yang diberikan kepada pemenang. Perlu diperhatikan bahwa jika barang atau jasa yang dijual diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, hadiah langsung ini diterima secara langsung. Ini berlaku untuk barang atau jasa yang tidak termasuk dalam PPh Final i

Perbandingan Perlakuan Atas Pajak Hadiah



Contoh Kasus Perhitungan Pajak Hadiah Undian





Selamat berkunjung kembali di postingan selanjutnya

Postingan populer 30 hari terakhir...

Konsep Teknologi Informasi

-
Pengertian Teknologi Informasi Turban (2018:3) menyatakan bahwa teknologi informasi mencakup semua sumber daya informasi perusahaan, penggunanya, dan manajemen yang mendukungnya, serta infrastruktur TI dan semua sistem informasi perusahaan lainnya.  Teknologi informasi juga mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat melakukan satu atau lebih fungsi pemrosesan data, seperti mengumpulkan, mengirimkan, menyimpan, mengambil, memproses, atau menampilkan data, sehingga menghasilkan data berkualitas tinggi dan kemudian dikirimkan untuk tujuan tertentu. Komponen Utama Teknologi Informasi Sumber Daya Manusia: sumber daya manusia diperlukan untuk menjalankan semua sistem informasi; sumber daya manusia ini terdiri dari pakar sistem informasi dan pemakai akhir. Sumber Daya Hardware: Semua bahan dan peralatan fisik yang digunakan untuk memproses informasi dianggap sebagai sumber daya hardware. Sumber daya ini tidak hanya mesin, komputer, atau komponen lainnya.  Sumber Daya Sof...
Read more »

Etika Penggunaan Teknologi

-
Pengertian Etika Penggunaan Teknologi Berdasarkan Hidayah (2018) etika penggunaan teknologi adalah analisis sifat dan dampak sosial teknologi serta pembuatan dan legitimasi undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut secara etis. Manfaat Etika Penggunaan Teknologi Meningkatkan kredibilitas organisasi dan perusahaan Memiliki kontrol sosial Memiliki rasa tanggung jawab  Prinsip Etika Profesional Teknologi Memiliki sifat adil dan jujur Menjaga rahasia Menjaga kompetensi profesi Memahami aturan yang terkait Menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi Tidak mengganggu orang lain Menghormati nilai hak cipta  Isu Etika Penggunaan Teknologi Kriminalitas Komputer Membuat virus yang dapat menginfeksi komputer Menggunakan komputer untuk hacking sistem komputer  Menggunakan teknik carding untuk mencuri data penting atau pribadi dari komputer orang lain Pelanggaran Etika di Internet Mengirimkan spam kepada orang lain, penyebar virus melalui internet Sniffing ja...
Read more »

Pajak Penghasilan (PPh) Umum

-
Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan berdasarkan Mardiasmo (2018) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Sebagai dasar untuk pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.  PPH bersifat subjektif dan melekat pada subjeknya. Pengenaan PPh mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak untuk menentukan berapa banyak penghasilan yang tidak kena pajak. PPh juga merupakan pajak langsung, yang wajib pajak harus membayar sendiri dan tidak dapat ditransfer kepada pihak lain. Fungsi Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai alat untuk mengatur perekonomian (fungsi regulasi). Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk investasi di sektor-sektor yang dianggap sangat penting bagi pemerintah. Memiliki fungsi regulasi untuk mengatur ekonomi. Misalnya,...
Read more »

Konsep Dasar Sistem Informasi

-
Konsep Dasar Sistem Informasi Data => catatan atas kumpulan fakta Sistem => kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama . Informasi => fakta dari data yang sudah diproses yang memiliki kegunaan bagi penggunanya dalam proses pengambilan keputusan . Apabila digabungkan maka Sistem Informasi itu adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses kemudian menyebarkan informasi sesuai fakta yang ada kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya untuk pengambilan keputusan  Perbedaan Data dengan Informasi  Perbedaan data dan informasi ialah bahwa data terdiri dari fakta dan angka-angka yang belum bermakna yang mewakili kejadian yang terjadi di perusahaan/organisasi, sedangkan informasi dapat berupa data yang sudah diproses sehingga mempunyai makna bagi pengguna khususnya sesuai dengan tujuan si pengelola informasi tersebut. Filosofi dan Karakteristik Sistem Informasi Manusia memiliki keterbatasan dala...
Read more »