Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan

-
Pengertian Badan

Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang terdiri dari orang-orang yang bekerja atau tidak bekerja baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Ini termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan organisasi lainnya.

Pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan jenis usaha yang digunakan oleh individu yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia hanya selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari selama 12 (dua belas) bulan, serta organisasi yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan di sana.

Subjek PPh Badan
  • Wajib pajak badan dalam negeri: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
  • Wajib pajak badan luar negeri: Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari Indonesia.
Objek PPh Badan
Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Semua penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri adalah objek pajak PPh untuk subjek pajak dalam negeri.

Pengecualian Objek PPh Badan
  • Bantuan dan sumbangan
  • Iuran dari dana pensiun yang disahkan oleh mentri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun yang dibayar oleh pegawai
  • Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam sektor tertentu yang ditetapkan oleh mentri keuangan
  • Setoran tunai atau harta sebagai pengganti penyertaan modal
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang terdaftar pada lembaga yang membidanginya.
Rekonsiliasi Fiskal Dalam PPh Badan
  • Rekonsiliasi beda tetap: dilakukan karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dan laba akuntansi yang belum terkena pajak (misalnya, PPh).
  • Rekonsiliasi beda waktu: dilakukan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, seperti perbedaan metode penyusutan.
Koreksi Fiskal Dalam PPh Badan
  • Koreksi fiskal postitif berarti meningkatkan laba komersial atau laba kena pajak melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan atau pengeluaran biaya yang tidak diakui secara fiskal.
  • Koreksi fiskal negatif adalah penurunan laba komersial atau laba kena pajak yang disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih besar daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya fiskal.
Kewajiban Melakukan Perhitungan Dalam Mengurangi Biaya

WP Badan harus mengurangi biaya bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengetahui pendapatan kena pajak. Ini termasuk sewa, bahan, perjalanan, biaya pekerjaan, bunga, royalti, asuransi, promosi, penjualan, pengolahan limbah, administrasi, dan biaya terkait pekerjaan atau jasa, seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya.

Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Badan

Tarif 22% PPh Badan berlaku dari tahun 2022 hingga saat ini. Penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah peredaran bruto sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:
  • Dalam jangka waktu tertentu, wajib pajak badan dengan penghasilan bruto tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat menggunakan PPh Final PP 23/2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022.
  • Perhitungan tarif pajak berbeda untuk wajib pajak yang memiliki omzet antara nilai tersebut. Tarif pajak penghasilan yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak oleh WP Badan dikurangi sebesar 50%.
  • Penghasilan badan terutang yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar akan dihitung menggunakan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif; rumusnya adalah tarif PPh Badan x Penghasilan Kena Pajak. Tabel berikut akan membantu dalam menghitung rumus PPh wajib pajak badan:


Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak

Wajib pajak badan dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif ini ditentukan berdasarkan besaran peredaran bruto. Jika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar–Rp50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Berikut Teknik

Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar adalah 50% x 22% x penghasilan kena pajak.
Peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah [(50% x 22%) x penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + [22% x penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas]. 

Tetapi jika peredaran bruto di atas Rp50 miliar, akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Hasilnya, besar PPh Badan tetap 22% dikalikan penghasilan kena pajak.

Contoh Perhitungan

PT Bakune adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan kue. Peredaran Bruto PT Bakune dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 5.235.000.000,00. Peredaran Bruto PT Bakune dalam Tahun Pajak 2024 sebesar Rp 4.356.235.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar 426.436.000.

Analisa PPh terutang :
  • Karena Peredaran Bruto PT Bakune dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 5.235.000.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00,
  • Karena Peredaran Bruto PT Roti Sari Rasa dalam Tahun Pajak 2024 sebesar Rp 4.356.235.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku
Perhitungan PPh terutang:
= (50% x 22%) x Rp. 426.436.000 = Rp. 46.907.960



Selamat berkunjung kembali di postingan selanjutnya

Postingan populer 30 hari terakhir...

Dasar Sistem Perancangan Proses Bisnis

-
Pengertian Proses Bisnis Kumpulan proses dan tugas yang berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu output yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi secara strategis. Suatu proses bisnis yang baik harus mencapai tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuatnya mudah disesuaikan dengan proses lain. Fungsi Proses Bisnis Membantu manajer membuat keputusan tentang masalah yang timbul selama operasi bisnis Membantu klien memprediksi kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri Membantu karyawan perusahaan memahami proses apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan proses bisnis.  Indikator Proses Bisnis Memiliki tujuan yang jelas Terdapat masukan dan keluaran  Menggunakan sumber daya Mempunyai banyak tugas yang dilakukan dalam beberapa tahapan Dapat mempengaruhi lebih dari satu bagian perusahaan Dapat menghasilkan nilai bagi pelanggan Klasifikasi Proses Bisnis Proses yang mengatur pengoperasian sistem, seperti manajemen strategis Proses operasional, yaitu...
Read more »

Lingkup Dasar Use Case Diagram Beserta Contoh Kasusnya

-
Pengertian Use Case Diagram Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modelling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. UML itu sendiri merupakan pemodelan yang berorientasi pada pemodelan berbasis objek berbeda dengan DFD yang termasuk pemodelan terstruktur. Manfaat Use Case Diagram Melakukan tahap identifikasi mengenai pihak yang dapat berinteraksi dengan sistem dan dapat mengetahui apa yang akan dijalankan oleh sistem Lebih fokus kepada tujuan mengenai kebutuhan sistem agar pengguna tidak kebingungan Menjembatani suatu proses komunikasi antara perancang dengan pengguna akhir Simbol Use Case Diagram Contoh Kasus PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Analisis Kebutuhan Sistem Dalam Penggunaan Transportasi Go-Ride Analisis Karakteristik Pengguna Desain Use Case Diagram Desain Skenario Use Case Nama Use Case : Mendaftar Member Go-Ride Actor : Member Deskripsi : sebuah proses awalan untuk pendaftaran untuk menjadi Member g...
Read more »

Ruang Lingkup Analisis dan Penggunaan Laporan Keuangan

-
Paradigma Pelaporan Keuangan Saat ini karakteristik pandangan pengguna laporan keuangan lainnya telah berubah, dengan lebih banyak perhatian diberikan pada keuntungan dan lebih banyak perhatian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan atau instansi sangat bergantung pada semua stakeholdernya/pihak yang memiliki kepentingan.  Standar SR dibuat oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR), yang didirikan pada tahun 2005, dan merupakan bagian dari Global Reporting Initiative (GRI). Jadi, perusahaan yang membuat SR juga menunjukkan bahwa mereka peduli dengan masyarakat dan lingkungannya. Pembahasan Analisis dan Penggunaan Laporan Keuangan Analisis laporan keuangan adalah proses membagi laporan keuangan ke dalam bagian-bagian tertentu dan melihat bagaimana masing-masing bagian tersebut berhubungan satu sama lain, menggunakan metode analisis yang tersedia, untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan pemahaman yang menyeluruh tentang la...
Read more »

Ruang Lingkup Standar Keuangan di Indonesia

-
Laporan Keuangan Laporan keuangan, juga dikenal sebagai laporan keuangan, adalah informasi akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perubahan posisi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan ditujukan kepada investor dan kreditor, yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diberikan, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan.  Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Di sisi lain, pelaporan keuangan adalah proses yang terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan yang menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan suatu entitas bisnis dan organisasi. Aspek-aspek ini termasuk standar, penyusun standar, badan pengawas pemerintah atau pasar modal, organisasi, perusahaan, dan lembaga pemerintah lainnya.  Sejarah Pengelolaan Standar Akuntansi Keuangan ...
Read more »